Kota Bandung, MEDIASERUNI.ID – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, menyoroti potensi berkurangnya transfer keuangan dari pusat ke daerah. Ia mendorong Pemkot Bandung lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor yang masih terbuka lebar.

“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujar Asep.

Asep menilai pencapaian PAD tahun ini belum bisa diukur secara pasti. Pasalnya, saat ini masih memasuki semester pertama tahun anggaran. “Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” kata Asep.

Baca Juga:  Relawan Badega Dedi Mulyadi Perkuat Jejaring Relawan dengan Aplikasi Link Form

Ketua DPRD ini juga menekankan pentingnya hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah agar tidak berhenti sebatas rekomendasi. Ia berharap, seluruh catatan dan masukan DPRD dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegas Asep.

Selain itu, Asep juga memberikan catatan khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta agar BUMD mampu membaca peluang sekaligus memahami akar persoalan yang ada.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.

Baca Juga:  Sekda Herman Suryatman Sebut Pelatihan Kepemimpinan ASN Mendorong Perubahan di Pemda Jabar

Dalam konteks misi pembangunan daerah, khususnya misi keempat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep menekankan pentingnya optimalisasi aset yang dimiliki pemerintah. Ia juga mendorong inovasi dalam meningkatkan pendapatan, disertai efisiensi pengelolaan anggaran.

“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkas Asep. (*)