BANDUNG BARAT, MEDIASERUNI.ID – Founder Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WaJIT), Haris Bunyamin, menilai Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak kekurangan modal untuk maju, namun masih terjebak persoalan tata kelola. Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara, Sabtu 12 September 2026.
Menurut Haris, KBB memiliki modal besar berupa alam kaya, letak strategis di ekosistem Bandung Raya, potensi pertanian, pariwisata, dan kawasan industri yang terus berkembang. Masyarakatnya pun dinamis, meski kualitas birokrasi belum sebanding.
“Bandung Barat tidak sedang kekurangan modal untuk maju. Yang sedang dipertaruhkan justru kemampuan pemerintah mengubah modal itu menjadi kesejahteraan,” ujar Haris.
Ia menegaskan bahwa kritik publik terhadap birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, jabatan pemerintahan, pembangunan, dan aset daerah bukan serangan kepada pemerintah. Kritik itu justru menjadi sinyal bahwa masyarakat menghendaki pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, efektif, dan akuntabel.
Haris menyoroti pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama pada 11 September 2026. Ia menilai langkah Pemerintah Daerah menerapkan pendekatan manajemen talenta patut mendapat apresiasi, meski pelantikan hanya menjadi pintu masuk reformasi.
“Pertanyaan publik berikutnya jauh lebih penting: apa yang akan berubah setelah para pejabat itu bekerja? Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan pengisian jabatan,” katanya.
Haris mendorong agar manajemen talenta berlanjut ke tahap manajemen kinerja. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mesti memiliki target jelas, indikator terukur, evaluasi berkala, serta konsekuensi atas capaian maupun kegagalan.
Haris juga menyoroti agenda kedua, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini publik terlalu mudah mengukur keberhasilan anggaran hanya dari persentase serapan.
“Uang yang habis dibelanjakan belum tentu menghasilkan manfaat. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar perubahan yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat?” tegasnya.
Haris mendorong penguatan performance-based budgeting agar pemerintah memperlakukan APBD sebagai kontrak sosial. Kontrak itu harus memuat program, penerima manfaat, target, biaya, dan hasil akhir secara jelas.
Paradigma anggaran, menurutnya, harus bergeser dari sekadar serapan menuju manfaat. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengejarnya dengan menaikkan beban masyarakat.
“Bukan memungut lebih banyak dari ekonomi rakyat, tetapi memperbesar aktivitas ekonomi rakyat. Jika petani meningkat pendapatannya, UMKM berkembang, wisatawan meningkat dan investasi masuk secara sehat, PAD akan tumbuh lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Haris turut menyoroti aset daerah yang sering luput dari perhatian, mulai dari tanah, bangunan, fasilitas, hingga penyertaan modal. Aset tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan masyarakat yang harus memiliki status hukum jelas dan memberi manfaat nyata.
Ia menyebut aset yang menganggur sebagai kehilangan peluang ekonomi bagi daerah. Karena itu, ia mengusulkan audit strategis atas seluruh aset daerah serta pembangunan Dashboard Aset Daerah Terbuka untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan.
Haris juga mendorong perubahan paradigma pembangunan agar berbasis masalah, bukan sekadar proyek.
“Jangan bangun berdasarkan proyek, bangun berdasarkan masalah. Pemerintah harus memulai dari peta masalah – di mana kemiskinan terkonsentrasi, desa mana kekurangan infrastruktur dasar, sentra mana kehilangan pasar,” jelasnya.
Digitalisasi, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya pada pembuatan aplikasi. Digitalisasi harus membentuk satu ekosistem data terintegrasi mulai dari anggaran, program, lokasi, pelaksana, target, progres, hingga hasil yang terbuka bagi publik.
Teknologi kecerdasan buatan bahkan bisa berperan dalam analisis belanja daerah dan pemetaan kemiskinan. Haris meyakini langkah itu mempercepat identifikasi masalah di lapangan.
Haris menegaskan bahwa reformasi bukan tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat sipil, menurutnya, juga harus naik kelas dari sekadar protes menuju pengawasan, lalu dari pengawasan menuju dialog dan solusi.
Ia menyebut Karang Taruna, KNPI, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, akademisi, media, dan komunitas memiliki posisi penting sebagai mitra kritis yang independen dan berbasis data. Ia menilai gagasan Saresehan Masyarakat Sipil Bandung Barat relevan sebagai ruang menguji persoalan, bukan mengadili orang.
Untuk mengawal reformasi secara konsisten, Haris mengusulkan pembentukan Bandung Barat Governance Forum. Ia merancang forum itu independen dan nonpartisan, mempertemukan pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, ormas, kepemudaan, media, dan komunitas.
“Forum ini tidak mengambil alih kewenangan pemerintah. Tugasnya membaca persoalan, menguji kebijakan, menyediakan data, menyusun rekomendasi dan memantau implementasi. Setiap tahun bisa menerbitkan Bandung Barat Governance Report,” ujarnya.
Haris merangkum lima agenda prioritas menuju Bandung Barat 2031. Pertama, reformasi birokrasi berbasis merit, talenta, dan kinerja; kedua, APBD berbasis hasil.
Ketiga, reformasi aset daerah dan PAD dari ekonomi produktif; keempat, pembangunan berbasis data dan wilayah; kelima, penguatan masyarakat sipil dan transparansi.
“Bandung Barat tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar terlihat sibuk. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang bekerja dan menghasilkan. Ukurannya apakah pelayanan lebih baik, ekonomi lokal tumbuh, lapangan kerja bertambah, infrastruktur merata, lingkungan terjaga dan pemerintah semakin dipercaya,” pungkas Haris. (Dadan)
