Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disoroti lagi. Kali ini Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyampaikan kritik tajam terkait efektivitas program yang telah menyerap dana fantastis hingga Rp 106 triliun tersebut.
Melansir GenPi, Jumat 18 September 2026, Guntur Romli menyebut, dua program unggulan pemerintah saat ini, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih (KDMP), sama-sama memicu polemik di masyarakat.
“MBG identik dengan kasus keracunan, sementara KDMP identik dengan proyek pemborosan,” tegas Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Jumat 18 September 2026.
Guntur Romli mengungkapkan bahwa dana senilai Rp 106 triliun yang dikucurkan untuk proyek ini berasal dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara). Mesti diklaim ada sekitar 24.000 unit KDMP yang rampung dibangun, realita di lapangan dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Guntur Romli, menegaskan bahwa kritiknya didasarkan pada data resmi pemerintah, bukan sekadar tudingan politik semata.
Berdasarkan data Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut), ditemukan sejumlah kejanggalan pada lokasi penempatan fisik bangunan KDMP
Diantaranya 16.734 unit tercatat berada di dalam kawasan hutan, 102 unit berdiri di area sungai dan danau, 118 unit berlokasi di tengah laut. Stranas PK masih melakukan verifikasi data koordinat, akurasi pendataan program ini pun dipertanyakan.
“Kalau data saja masih diragukan akurasinya setelah dana Rp 106 triliun cair, bagaimana publik bisa percaya KDMP dijalankan secara cermat?” lanjutnya.
Selain persoalan tata kelola dan penetapan lokasi, program KDMP juga dinilai belum memberdayakan para pengelolanya secara optimal. Ribuan manajer yang telah melewati tahapan pelatihan hingga kini dilaporkan belum beroperasi dan masih menganggur.
Guntur Romli menutup kritiknya dengan menekankan pentingnya keberadaan fungsi koperasi yang riil bagi masyarakat luas, bukan sekadar formalitas fisik. “Rakyat membutuhkan layanan koperasi yang nyata dan beroperasi dengan jelas, bukan sekadar papan nama tanpa kepastian operasional,” katanya. (*)
