Kabupaten Bandung Barat, MEDIASERUNI.ID – Kerusakan lingkungan, berkurangnya tutupan lahan, meluasnya kawasan kritis, dan ancaman terhadap ketersediaan air bersih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama. Menyikapi kondisi tersebut, Pager Saguling (Paguyuban Gerakan Santri Gugus Lingkungan) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat upaya penyelamatan lingkungan di Jawa Barat, khususnya kawasan Danau Saguling dan daerah tangkapan air di sekitarnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan sejumlah pimpinan pesantren, praktisi, akademisi, dan aktivis lingkungan di Rumah Makan Sancang Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (16/10/2026). Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan gagasan sekaligus merumuskan langkah nyata yang terarah dan berkelanjutan.
Daud Yusuf, aktivis lingkungan sekaligus pengelola pondok pesantren yang hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui diskusi, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan.
“Dua hal yang kita lakukan pada hari ini adalah akselerasi pemikiran dan aksi lapangan. Kita tidak hanya bercerita, tetapi harus ada fakta dan tindakan nyata di lapangan,” ujar Daud.
Menurutnya, persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya pemulihan dapat berjalan secara terukur.
Danau Saguling dan Ancaman Krisis Air
Danau Saguling merupakan salah satu kawasan penting dalam sistem sumber daya air di Jawa Barat. Tekanan terhadap daerah aliran sungai, perubahan fungsi lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan potensi pencemaran perairan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Daud Yusuf menyoroti kondisi tutupan lahan dan kawasan kritis yang menurutnya perlu segera dievaluasi.
“Tutupan lahan semakin hari semakin berkurang dan lahan menjadi kritis. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian serta pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, pengelolaan lahan harus memperhatikan fungsi ekologis agar tidak memperburuk kerusakan lingkungan.
Persoalan tersebut berkaitan erat dengan keberlanjutan sumber daya air. Berkurangnya daerah resapan, kerusakan kawasan hulu, dan pencemaran dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menyerap, menyimpan, serta menjaga kualitas air.
Karena itu, penyelamatan Danau Saguling perlu dilakukan bersamaan dengan perlindungan kawasan hulu, pemulihan lahan kritis, pengendalian pencemaran, dan perbaikan tata kelola pemanfaatan lahan. Upaya tersebut juga penting untuk menjaga keberlanjutan sistem perairan yang berkaitan dengan Waduk Cirata dan Jatiluhur.
Pemerintah dan Masyarakat Harus Bergerak Bersama
Daud menegaskan, penanganan krisis lingkungan tidak seharusnya terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab. Hal yang lebih mendesak adalah mengevaluasi kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan adanya langkah pemulihan yang nyata.
Pemerintah, menurutnya, perlu menjadi bagian dari solusi melalui kebijakan yang tepat, pengawasan pemanfaatan lahan, pemulihan kawasan kritis, dan pelibatan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kepedulian dan daya dukung kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan di daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan gerakan masyarakat menjadi penting untuk mendorong program perlindungan lingkungan yang terarah, khususnya di kawasan Danau Saguling dan daerah tangkapan air.
Daud Yusuf juga menyampaikan bahwa gerakan Pager Saguling mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal Fraksi PKB.
Perhatian dari berbagai unsur tersebut diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam memperkuat agenda penyelamatan lingkungan di Jawa Barat. Namun, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi, program konkret, serta pembagian peran yang jelas sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah berperan dalam kebijakan, pengawasan, dan koordinasi program. Lembaga legislatif dapat mendorong perhatian terhadap persoalan lingkungan melalui fungsi kelembagaannya. Sementara itu, pesantren, akademisi, praktisi, aktivis, dan masyarakat dapat berkontribusi melalui edukasi, kajian, pendampingan, serta aksi langsung di lapangan.
Pager Saguling Dorong Gerakan Berbasis Pesantren
Pager Saguling berupaya menjadikan kepedulian lingkungan sebagai gerakan kolektif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kalangan pesantren dan santri menjadi bagian penting dari gerakan tersebut karena pendidikan keagamaan juga dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial.
Nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan dapat diterapkan melalui pembiasaan menjaga kebersihan sungai, melindungi sumber air, merawat vegetasi, dan mencegah pencemaran lingkungan.
Keterlibatan akademisi dan praktisi juga diperlukan untuk memperkuat kajian serta merumuskan solusi berbasis pengetahuan. Dengan demikian, gerakan lingkungan tidak hanya bertumpu pada kepedulian, tetapi juga didukung pemetaan persoalan dan langkah penanganan yang tepat.
Dari Gagasan Menuju Aksi Nyata
Daud Yusuf berharap pertemuan Pager Saguling menjadi awal dari tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar pertukaran gagasan. Sejumlah langkah yang dapat didorong antara lain pemulihan kawasan kritis, perlindungan daerah resapan air, edukasi lingkungan berbasis pesantren, pengawasan pencemaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem Danau Saguling.
Pelaksanaannya membutuhkan pemetaan masalah, penentuan prioritas, pembagian peran, dan evaluasi berkala agar hasilnya dapat dipantau secara jelas.
Pager Saguling berharap kepedulian masyarakat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan dapat berkembang menjadi gerakan penyelamatan lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga legislatif, pesantren, akademisi, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memperkuat upaya tersebut.
Krisis lingkungan tidak cukup diratapi, sementara ancaman terhadap sumber air tidak boleh diabaikan. Diperlukan komitmen bersama dan aksi nyata untuk menjaga kelestarian alam, keberlanjutan air bersih, serta masa depan masyarakat Jawa Barat. (Dadan)
